AllVerta.Com – Ketidakpastian ekonomi global masih menyelimuti perekonomian di tanah air. Perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir hingga sekarang, membuat harga komoditas pangan dan energi masih mahal. Indonesia pun akhirnya menyerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah ketidak pastian saat ini, akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Harga Pertalite resmi menjadi Rp 10.000 per liter dan solar subsidi Rp 6.800 per liter, serta Pertamax Rp 14.500 per liter. Harga tersebut resmi berlaku setelah satu jam diumumkan pada Sabtu, 3 September 2022.

“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia,” jelas Jokowi saat mengumumkan, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Harga perang Rusia dan Ukraina membuat harga minyak dunia melesat jauh. Dari yang tadinya berada di level US$ 30 – 50 per barel menjadi US$ 125 per barel. Maklum saja, Rusia adalah salah satu pemasok minyak terbesar di dunia.

Mengingat situasi juga belum pulih dari pandemi covid-19. Masih ada luka memar yang harus dibereskan, terutama dari sisi fiskal. Negara dengan anggaran terbatas, mau tidak mau harus menaikkan harga BBM, membiarkan beban lonjakan harga minyak dunia dirasakan masyarakat.

Baca juga : jadi Segini tarif Ojol Yang Naik, Bayar Grab Sampai Gojek Jadi Ikutan Naik

Opsi yang lain tadinya mungkin jadi pilihan. Seperti memberikan subsidi lewat tambahan utang. Akan tetapi banyak negara sudah alami penumpukan utang karena pandemi. Belum lagi, beberapa negara maju memperketat kebijakan moneter lewat kenaikan suku bunga acuan. Sehingga penarikan utang butuh biaya sangat mahal.

Sebut saja Argentina, Brasil, Meksiko, Sri Lanka, Pakistan dan beberapa negara di Afrika lainnya. Kini alami lonjakan inflasi dan berpotensi besar atau sudah terjerat krisis dan bangkrut. Indonesia bisa saja bernasib sama seperti negara tersebut. Tapi tak semua efek perang berujung negatif. Selain minyak, harga komoditas juga alami kenaikan drastis.

Batu bara, nikel, bauksit, tembaga hingga minyak kelapa sawit harganya melonjak dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Bak durian runtuh, penerimaan baik dari pajak dan non pajak yang bersumber dari komoditas, Indonesia berhasil mengantongi Rp 420 triliun.

Dana itulah kemudian digeser ke masyarakat lewat pemberian subsidi energi. Meliputi BBM, listrik dan gas LPG 3 kg. Total yang dikeluarkan adalah Rp 502 triliun, terbagi atas pembayaran subsidi dan kompensasi terhadap BUMN yang telah menahan harga energi dua tahun sebelumnya.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat,” jelas Jokowi.

Harga BBM sudah naik, namun subsidi masih dimungkinkan membengkak setelah melihat harga minyak dunia tak kunjung turun drastis. Ada penurunan tapi tidak signifikan. Dalam asumsi pemerintah, harga minyak dunia rata-rata setahun adalah US$ 95 per barel dan kurs Rp 14.450 per dolar AS.

Baca juga : Sandiaga Uno dan Farel Prayoga Menghadiri Apresiasi Kreasi Indonesia di Sidoarjo

Konsumsi BBM di dalam negeri juga meningkat drastis, menjadi 29 juta KL. Sehingga pemerintah memperkirakan subsidi bisa membengkak sampai dengan Rp 698 triliun.

“Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir mengalami penurunan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati.

“Kami terus mengalami perhitungan dengan harga ICP yang turun ke US$ 90 sekalipun maka subsidi masih akan besar,” terangnya.

Pemerintah melihat ada ketidakadilan. Penerima subsidi BBM terbesar dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Bahkan Sri Mulyani melihat kesenjangan orang dan miskin bisa semakin melebar.

Oleh karena itu, Jokowi juga memutuskan untuk menambah bantalan sosial bagi masyarakat sebagai bentuk penghasilan subsidi BBM, sebesar Rp 24,17 triliun.

Secara rinci, Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000 yang diberikan secara dua tahap.

Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000 per pekerja.

Pemerintah daerah lewat 2% dari Dana Transfer Umum juga harus mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Subsidi harus diberikan untuk transportasi umum, ojek, nelayan, hingga masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.